Pada 10 Juni 2009 pukul 14.30 di Fakultas Ekonomi UNDIP Jl Erlangga Semarang, Wakil Bidang Politik GMNI DPC Semarang Raya, Ramos H menyatakan bahwa GMNI DPC Semarang Raya mengambil sikap “Golput Aktif” terhadap Pilpres 2009, namun secara individu tetap membebaskan kepada anggota untuk ikut memilih atau tidak. Alasannya adalah :
1.
Megawati - Prabowo : ekonomi kerakyatan yang dibawa mega – pro sampai sat ini masih belum jelas.
2.
SBY - Budiyono : terkait dengan masalah neolib, walaupun neolib sudah terjadi sejak orde baru.
3.
JK – Wiranto : figur JK yg seorang pengusaha dan wiranto yang masih bermasalah dengan HAM.
Mengenai Saya
- Indo Berita nusantara
- jakarta, selatan, Indonesia
- Indo Berita Nusantara merupakan situs berita internet yang memberikan informasi berbentuk berita diseluruh nusantara Alamat Jl. Joe. Gg. Kelapa Hijau Telp.(021)98265014 Anda punya berita atau informasi silahkan kirim ke e-mal : ibernas.jakarta@yahoo.com
Kamis, 11 Juni 2009
Wawancara dengan Wiranto
Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10 Juni 2009dilakukan wawancara dengan Wiranto (Cawapres dari partai Golkar-Hanura). Sehubungan hal tersebut dilaporkan sebagai berikut :
1. Tuduhan bahwa saya adalah pelanggar HAM tidak beralasan. Tuduhan ini telah melanggar hak asasi saya., karena pemeriksaan oleh tim khusus sudah saya lalui dan saya telah dinyatakan tidak terlibat. Tuduhan-
2. Jika saya terpilih, saya akan melakukan evaluasi terhadap alutista TNI. Jika temuan yang didapat alutista Indonesia sudah diambang batas dan tidak layak pakai serta tekhnologinya sudah ketinggalan, maka saya akan meminta ijin kepada masyarakat untuk mengganti dengan yang baru.tia
1. Tuduhan bahwa saya adalah pelanggar HAM tidak beralasan. Tuduhan ini telah melanggar hak asasi saya., karena pemeriksaan oleh tim khusus sudah saya lalui dan saya telah dinyatakan tidak terlibat. Tuduhan-
2. Jika saya terpilih, saya akan melakukan evaluasi terhadap alutista TNI. Jika temuan yang didapat alutista Indonesia sudah diambang batas dan tidak layak pakai serta tekhnologinya sudah ketinggalan, maka saya akan meminta ijin kepada masyarakat untuk mengganti dengan yang baru.tia
Aksi Unjuk Rasa Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)
Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10 Juni 2009 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh kelompok yang mengatas namakan diri Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang dipimpin oleh Suciwati (Aktivis HAM), dengan jumlah massa kurang lebih 30 orang Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :
1. Spanduk berisikan antara lain :
a. Stop Impunitas
b. Jangan pilih Capres-cawapres pelanggar HAM
c. Jangan diam adili Jenderal pelanggar HAM
d. Wiranto, penjahat HAM bertanggung jawab atas tragedy Semanggi I dan II.
2. Dalam aksinya mereka tidak mengadakan orasi,
(TIA)
1. Spanduk berisikan antara lain :
a. Stop Impunitas
b. Jangan pilih Capres-cawapres pelanggar HAM
c. Jangan diam adili Jenderal pelanggar HAM
d. Wiranto, penjahat HAM bertanggung jawab atas tragedy Semanggi I dan II.
2. Dalam aksinya mereka tidak mengadakan orasi,
(TIA)
Dialog Publik “Visi Misi JK-Win tentang Hak Asasi dan Keamanan (Human Security)”
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat (10 Juni 2009)telah berlangsung Dialog Publik “Visi Misi JK-Win tentang Hak Asasi dan Keamanan (Human Security)” yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution yang dihadiri sekitar 100 orang. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diberitakan :
1. Tampak hadir diantaranya :
a. Adnan Buyung Nasution (Pendiri Yayasan YLBHI)
b. Toeti Neraly. N. Roosseno (Ketua Dewan Pembina YLBHI)
c. Wiranto (Cawapres Partai Golkar-Hanura)
d. Abdul Haris Maendawai (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
e. Patra M. Zen (Ketua BP YLBHI).
2. Wiranto mengatakan antara lain :
a. Pemilihan langsung dari rakyat sebenarnya belum bisa dilaksanakan, karena masyarakat Indonesia belum mampu. Ini menyebabkan terjadinya money politik
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak benar, banyak suara dari pemilih yang tidak disertakan dan jelas telah melanggar hak masyarakat sipil dalam politik.
c. Hak asasi banyak diingkari karena ketidak seriusan melindungi HAM.
d. Ada kekhawatiran masih dijumpainya keterwakilan masyarakat hanya terjadi 5 tahun sekali, yaitu pada saat pemilu selanjutnya terlupakan.
e. Diharapkan ada political will yang mengarahkan agar hak sipil dapat dikawal pertumbuhannya dengan baik.
f. Jika hokum terlalu kuat dan demokrasi lemah, maka yang terjadi adalah otoriter. Namun jika demokrasi kuat dan hukum yang lemah, maka yang terjadi anarki.
g. System hukum Indonesia masih lemah mulai dari materi hukum, aparatur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.
3. Dalam sesi Tanya jawa Wiranto mengatakan antara lain :
a. Ada kekhawatiran jika Wiranto berkuasa, maka akan terjadi hambatan dalam penyelesaian peradilan kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang dijawab dengan ada undang-undang peradilan No. 26 tahun 2000 pasal 43 mengatakan untuk kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM masa lalu, maka harus melalui pengadilan ad hooc melalui DPR yang disetujui oleh Presiden.
b. Beberapa kasus terjadi pelapor malah diadili, dihukum, mengalami kekerasan bahkan ada yang meninggal. Dijawab dengan tindakan seperti ini adalah kesalahan penegak hukum, mak jika terjadi hal seperti ini akan dilakukan sanksi yang tegas.
c. Terkait tindakan pelanggaran HAM berat, Wiranto mengatakan sudah mendatangi DPR untuk diperiksa oleh Pansus Trisakti yang dipimpin Panda Nababan tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan hal ini tidak terbukti.
d. Permohonan perlindungan rumah ibadah Wiranto mengatakan Pangdam dulu punya wewenang untuk ikut campur, namun sekarang tidak lagi. Jika JK-Win terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirinya akan meminta JK Untuk mengatur kebebasan untuk beribadah.
e. Disiplin akan ditegakkan, para penegak hukum akan dibersihkan, dan bukan hanya pembuatan hukum baru tapi akan ditekankan pada pelaksanaannya.
f. System penggajian para penegak hukum harus memadai, ada punishment dan reaward serta harus ada kebijakan yang tidak pandang bulu, kalau perlu untuk para koruptor dibuat miskin sehingga tidak akan melakuakn korupsi lagi.
g. TKI dan TKW yang dikiim keluar negeri jangan hanya menjadi pembantu, tetapi berkualitas dan dihargai kemampuannya seperti perawat, tenaga ahli, dsb.(Tia)
1. Tampak hadir diantaranya :
a. Adnan Buyung Nasution (Pendiri Yayasan YLBHI)
b. Toeti Neraly. N. Roosseno (Ketua Dewan Pembina YLBHI)
c. Wiranto (Cawapres Partai Golkar-Hanura)
d. Abdul Haris Maendawai (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
e. Patra M. Zen (Ketua BP YLBHI).
2. Wiranto mengatakan antara lain :
a. Pemilihan langsung dari rakyat sebenarnya belum bisa dilaksanakan, karena masyarakat Indonesia belum mampu. Ini menyebabkan terjadinya money politik
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak benar, banyak suara dari pemilih yang tidak disertakan dan jelas telah melanggar hak masyarakat sipil dalam politik.
c. Hak asasi banyak diingkari karena ketidak seriusan melindungi HAM.
d. Ada kekhawatiran masih dijumpainya keterwakilan masyarakat hanya terjadi 5 tahun sekali, yaitu pada saat pemilu selanjutnya terlupakan.
e. Diharapkan ada political will yang mengarahkan agar hak sipil dapat dikawal pertumbuhannya dengan baik.
f. Jika hokum terlalu kuat dan demokrasi lemah, maka yang terjadi adalah otoriter. Namun jika demokrasi kuat dan hukum yang lemah, maka yang terjadi anarki.
g. System hukum Indonesia masih lemah mulai dari materi hukum, aparatur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.
3. Dalam sesi Tanya jawa Wiranto mengatakan antara lain :
a. Ada kekhawatiran jika Wiranto berkuasa, maka akan terjadi hambatan dalam penyelesaian peradilan kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang dijawab dengan ada undang-undang peradilan No. 26 tahun 2000 pasal 43 mengatakan untuk kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM masa lalu, maka harus melalui pengadilan ad hooc melalui DPR yang disetujui oleh Presiden.
b. Beberapa kasus terjadi pelapor malah diadili, dihukum, mengalami kekerasan bahkan ada yang meninggal. Dijawab dengan tindakan seperti ini adalah kesalahan penegak hukum, mak jika terjadi hal seperti ini akan dilakukan sanksi yang tegas.
c. Terkait tindakan pelanggaran HAM berat, Wiranto mengatakan sudah mendatangi DPR untuk diperiksa oleh Pansus Trisakti yang dipimpin Panda Nababan tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan hal ini tidak terbukti.
d. Permohonan perlindungan rumah ibadah Wiranto mengatakan Pangdam dulu punya wewenang untuk ikut campur, namun sekarang tidak lagi. Jika JK-Win terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirinya akan meminta JK Untuk mengatur kebebasan untuk beribadah.
e. Disiplin akan ditegakkan, para penegak hukum akan dibersihkan, dan bukan hanya pembuatan hukum baru tapi akan ditekankan pada pelaksanaannya.
f. System penggajian para penegak hukum harus memadai, ada punishment dan reaward serta harus ada kebijakan yang tidak pandang bulu, kalau perlu untuk para koruptor dibuat miskin sehingga tidak akan melakuakn korupsi lagi.
g. TKI dan TKW yang dikiim keluar negeri jangan hanya menjadi pembantu, tetapi berkualitas dan dihargai kemampuannya seperti perawat, tenaga ahli, dsb.(Tia)
Rabu, 10 Juni 2009
Sosialisasi Pilpres 2009 di Lebak Banten
Lebak (09/06/2009) berlangsung acara sosialisasi Pilpres 2009 di Aula Multatuli, Kantor DPRD Kabupaten Lebak, yang dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), anggota KPU, Panwaslu dan para camat se-Kabupaten Lebak.
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)
Langganan:
Postingan (Atom)
