Aksi Unjuk Rasa Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)

Di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat 10 Juni 2009 telah berlangsung aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh kelompok yang mengatas namakan diri Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang dipimpin oleh Suciwati (Aktivis HAM), dengan jumlah massa kurang lebih 30 orang Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Spanduk berisikan antara lain :
a. Stop Impunitas
b. Jangan pilih Capres-cawapres pelanggar HAM
c. Jangan diam adili Jenderal pelanggar HAM
d. Wiranto, penjahat HAM bertanggung jawab atas tragedy Semanggi I dan II.

2. Dalam aksinya mereka tidak mengadakan orasi,
(TIA)

Dialog Publik “Visi Misi JK-Win tentang Hak Asasi dan Keamanan (Human Security)”

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat (10 Juni 2009)telah berlangsung Dialog Publik “Visi Misi JK-Win tentang Hak Asasi dan Keamanan (Human Security)” yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution yang dihadiri sekitar 100 orang. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diberitakan :

1. Tampak hadir diantaranya :
a. Adnan Buyung Nasution (Pendiri Yayasan YLBHI)
b. Toeti Neraly. N. Roosseno (Ketua Dewan Pembina YLBHI)
c. Wiranto (Cawapres Partai Golkar-Hanura)
d. Abdul Haris Maendawai (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
e. Patra M. Zen (Ketua BP YLBHI).

2. Wiranto mengatakan antara lain :
a. Pemilihan langsung dari rakyat sebenarnya belum bisa dilaksanakan, karena masyarakat Indonesia belum mampu. Ini menyebabkan terjadinya money politik
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak benar, banyak suara dari pemilih yang tidak disertakan dan jelas telah melanggar hak masyarakat sipil dalam politik.
c. Hak asasi banyak diingkari karena ketidak seriusan melindungi HAM.
d. Ada kekhawatiran masih dijumpainya keterwakilan masyarakat hanya terjadi 5 tahun sekali, yaitu pada saat pemilu selanjutnya terlupakan.
e. Diharapkan ada political will yang mengarahkan agar hak sipil dapat dikawal pertumbuhannya dengan baik.
f. Jika hokum terlalu kuat dan demokrasi lemah, maka yang terjadi adalah otoriter. Namun jika demokrasi kuat dan hukum yang lemah, maka yang terjadi anarki.
g. System hukum Indonesia masih lemah mulai dari materi hukum, aparatur hukum, pranata hukum dan budaya hukum.

3. Dalam sesi Tanya jawa Wiranto mengatakan antara lain :
a. Ada kekhawatiran jika Wiranto berkuasa, maka akan terjadi hambatan dalam penyelesaian peradilan kasus Trisakti, Semanggi I dan II yang dijawab dengan ada undang-undang peradilan No. 26 tahun 2000 pasal 43 mengatakan untuk kasus-kasus yang diduga pelanggaran HAM masa lalu, maka harus melalui pengadilan ad hooc melalui DPR yang disetujui oleh Presiden.
b. Beberapa kasus terjadi pelapor malah diadili, dihukum, mengalami kekerasan bahkan ada yang meninggal. Dijawab dengan tindakan seperti ini adalah kesalahan penegak hukum, mak jika terjadi hal seperti ini akan dilakukan sanksi yang tegas.
c. Terkait tindakan pelanggaran HAM berat, Wiranto mengatakan sudah mendatangi DPR untuk diperiksa oleh Pansus Trisakti yang dipimpin Panda Nababan tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II, dan hal ini tidak terbukti.
d. Permohonan perlindungan rumah ibadah Wiranto mengatakan Pangdam dulu punya wewenang untuk ikut campur, namun sekarang tidak lagi. Jika JK-Win terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dirinya akan meminta JK Untuk mengatur kebebasan untuk beribadah.
e. Disiplin akan ditegakkan, para penegak hukum akan dibersihkan, dan bukan hanya pembuatan hukum baru tapi akan ditekankan pada pelaksanaannya.
f. System penggajian para penegak hukum harus memadai, ada punishment dan reaward serta harus ada kebijakan yang tidak pandang bulu, kalau perlu untuk para koruptor dibuat miskin sehingga tidak akan melakuakn korupsi lagi.
g. TKI dan TKW yang dikiim keluar negeri jangan hanya menjadi pembantu, tetapi berkualitas dan dihargai kemampuannya seperti perawat, tenaga ahli, dsb.(Tia)

Sosialisasi Pilpres 2009 di Lebak Banten

Lebak (09/06/2009) berlangsung acara sosialisasi Pilpres 2009 di Aula Multatuli, Kantor DPRD Kabupaten Lebak, yang dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), anggota KPU, Panwaslu dan para camat se-Kabupaten Lebak.
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)

strategi Pilpres 2009 PDIP-Gerindra

Lebak (10/06/09), kampanye Pilpres 2009 akan menarik, karena banyak strategi yang akan di munculkan, salah satunya dari Tim Pemenangan Mega-Pro. Menurut Djudju Djajamihardja (Dewan Pertimbangan Cabang PDIP Lebak/Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pilpres 2009) Strategi yang dilakukan dalam menghadapi Pilpres 2009 antara lain dengan memaksimalkan mesin politik PDIP dan Partai Gerindra, menyentuh pemilih fanatik pendukung Bung Karno, dan mengedepankan visi ekonomi kerakyatan, karena Kabupaten Lebak merupakan wilayah agraris, kemungkinan besar, visi tersebut akan diterima, serta akan mendongkrak perolehan suara pada Pilpres 2009. Beberapa LSM dan Ormas yang telah gabung ke dalam koalisi PDIP-Partai Gerindra yaitu Garda Demokrasi, Banteng Muda Indonesia, dan Baitul Muslimin. Target pada Pilpres 2009 adalah melebihi perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2009, karena Kabupaten Lebak merupakan basis PDIP.(ian)

Sosialisasi Pilpres 2009 di Lebak Banten

Lebak (09/06/2009) berlangsung acara sosialisasi Pilpres 2009 di Aula Multatuli, Kantor DPRD Kabupaten Lebak, yang dihadiri oleh H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak), anggota KPU, Panwaslu dan para camat se-Kabupaten Lebak.
Acara ini menurut Agus Sutisna(Ketua KPUD) merupakan yang pertama kali di Lebak dengan menundang seluruh komponen masyarakat, baik dari Pegawai pemerintahan, LSM, Akademisi, Ormas, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah menginformasikan tentang tahapan, tata cara dan pelaksanaan Pilpres 2009, sehingga terjadi peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat Kabupaten Lebak untuk mensukseskan Pilpres 2009.
Dalam sambutannya H. Mulyadi Jayabaya (Bupati Lebak) mengatakan bahwa Pemda siap membantu KPUD untuk mensosialisaikan Pilpres 2009 kepada para pegawai pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Selain itu juga membantu KPUD dalam rangka menyiapkan logistik, spanduk, TPS dan kesiapan keamanan. Menurut Beliau, Sosialisasi Pilpres 2009 diharapkan dapat di ungkapkan secara singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat sehingga partisipasi aktif dapat mencapai 100%. Beliau juga berpesan kepada PNS agar dapat menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan Pilpres 2009. (ian)

Pesawaran Lampung

Pesawaran Lampung : telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa (AUR) oleh 1500 orang dari PETIR (Pasukan Elit Inti Rakyat), KOMPAK (Koalisi Masyarakat Pesawaran Anti Korupsi) LMP (Laskar Merah Putih), FKPPI dan Pemuda Pancasila yang dipimpin oleh Lukman Fasha /Ketua LMP, Ibnu Hajar /Ketua PP, Paisaluddin /Ketua Petir, , Edi Sarizal /Ketua FKPPI, Ferli BA/Ketua KOMPAK, Tabrani {Tokoh Masyarakat}, Hamsidar (Tokoh Masyarakat/Kades Gedong Tatatan). AUR bertujuan mendesak Pemkab Pesawaran melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan wilayah/tender proyek.

Ribuan Massa aksi datang dengan berbagai kendaraan dan berhenti di depan Musium Transmigrasi Jl Raya Gedong Tataan – Kota Agung Pesawaran. Massa beramai-ramai membentangkan spanduk dan poster yang isinya menuntut agar Pemerintah kabupaten Pesawaran membatalkan Tender Proyek serta mengadakan tender ulang.

10 (Sepuluh) Perwakilan Pengunjuk Rasa diterima oleh Ruslan, SH MH (Sekretaris Kabupaten Pesawaran). Dalam pertemuan tersebut, Ferli, BA dan Lukman Fasha menyampaikan antara lain :
a. Meminta pemerintah Kabupaten Pesawaran membatalkan tender proyek yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2009 karena terindikasi adanya KKN serta masuknya kepentingan-kepentingan lain yang bertolak belakang dengan misi pembangunan Kabupaten Pesawaran.
b. Mendesak Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengadakan tender ulang yang transparan dan dapat diketahui secara luas oleh publik.

Ruslan, SH MH (Sekkab Pesawaran) menanggapai pengunjukrasa menyatakan akan menyampaikan tuntutan pengunjukrasa kepada Drs. Junaedy Jaya (Plt. Bupati Pesawaran), mengenai dugaan adanya KKN serta maraknya kepentingan lain dalam proses tender 33 proyek di Kabupaten Pesawaran masih akan diteliti. Pemkab akan menerjunkan Tim Independen untuk mengkaji masalah ini, tetapi jika masyarakat memiliki data dan bukti agar diserahkan kepada Pemkab Pesawaran untuk dijadikan bahan pembanding dan kajian.

Pengunjuk rasa tetap bertahan menuntut agar tender dibatalkan dan dilaksanakan tender ulang. Perwakilan pengunjuk rasa akan kembali pada hari Jum’at 05 Juni 2009 untuk bertemu dengan Plt. Bupati Pesawaran. Naldi