Tanggapan terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif di Sumsel

Palembang. Penyelenggaraan pemilu legislatif 2009, oleh banyak pihak dirasa banyak kekurangan dan minim persiapan. Ditemui di di Kantor DPR-D Provinsi Jl. Pom No. IX Palembang. Sekretaris DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan, Drs Badrullah Daud Kohar mengganggap telah terjadi penurunan kualitas terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif 2009. Terutama sosialisasi yang kurang sehingga banyak terjadi kesalahan dalam proses pemilihan. Walaupun kualitas demokrasi pada pemilu ini diakui meningkat. Hal tersebut karena masyarakat bisa memilih Caleg yang memang mereka inginkan. Drs Badrullah menambahkan, KPU seharusnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Biro Pusat Statistik dan Kelurahan dalam menentukan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena kita bisa melihat beberapa masalah DPT yang terdapat di Sumsel seperti; banyaknya pemilih ganda dan banyaknya perbedaan jumlah DPT di tingkat PPK. Dan dalam melakukan rekapitulasi perhitungan hasil suara di tingkat PPK, seharusnya dapat dilakukan dengan cara berkelompok, sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya PAN akan menerima apapun hasil pemilu asalkan tidak terjadi kecurangan dalam penghitungan hasil pemilihan. Disinggung mengenai rencana koalisi yang mungkin akan dilakukan oleh partai. Drs Badrullah mengatakan, PAN berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan ditemui di tempat terpisah, Liyus Biha, Presiden Mahasiswa IAIN Raden Fatah Palembang mengatakan bahwa, pada Pemilu Legislatif 2009 masih banyak yang belum dipersiapkan dan dikerjakan secara maksimal sehingga pada pelaksanaannya berjalan kurang baik dan banyak terjadi permasalahan seperti; masalah DPT dan terjadinya kecurangan-kecurangan. Masyarakat juga dirasa belum cerdas dalam memilih dan mudah tergiur dengan hal-hal seperti politik uang dan sebagainya sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu. Tapi menurut LIyus Biha mengulang Pemilu bukan merupakan solusi karena akan menambah permasalahan, yang terpenting adalah menjaga pemilu ini dengan tidak menambah permasalahan-permasalahan baru secara sengaja sehingga permasalahan ini akan semakin berat dan tidak terselesaikan. Mengenai angka Golput di lingkungan mahasiswa, Liyus Biha memprediksi angka Golput mencapai 40%, karena mahasiswa yang tinggal di daerah tidak memiliki biaya untuk kembali ke tempat tinggal asal dan sulitnya mengurus persyaratan untuk bisa memilih di wilayah setempat ditambah lagi kesadaran yang rendah untuk menyalurkan hak suaranya. Diharapkan pada pemilihan Presiden mendatang mahasiswa bisa dipermudah dalam memberikan hak suaranya dan pemerintah sebagai penyelenggara, tidak melakukan intervensi dan menjaga jalannya proses pemilu dengan baik, masyarakat juga harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Panwas pemilu juga diharapkan bisa lebih bekerja keras dalam menjaga pemilu sehingga berjalan dengan bersih dan adil. Para pemimpin-pun diharap lebih realistis dalam membangun bangsa ini. Tetapi apapun kekurangan yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2009 kita harus menerima dan menyelamatkan pemilu, menjadikan ini sebagai pelajaran untuk Pemilihan Presiden mendatang…(sujana)

Pemilu Legislatif belum sesuai Harapan

Palembang, Masalah-masalah dalam pemilu hampir semua mulai terlihat, dari ketidak siapannya KPU, masalah DPT hingga masalah kecurangan yang dilakukan partai politik yang semua itu menjadikan demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Hal tersebut di tegaskan oleh Kordinator Sekolah Demokrasi Banyuasin Tarech Rasyid di kantornya (17/4) mengatakan “ Demokrasi saat ini berjalan hanya secara prosedural bukan substantif Sekarang ini seharusnya pemilu dijadikan sarana partai politik untuk melakukan pergantian pimpinan secara demokratis tapi hal itu tidak terlihat pada pemilu 2009 ini. Partai politik yang seharusnya melakukan pendidikan politik sebelum pemilu tapi itu tidak dilakukan tetapi malah banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik yang salah seperti melakukan money politik”.

Dikatakannya juga peran KPU sebagai instansi pemerintah yang menjalankan sistem mekanisme pemilu tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan kualitas SDM yang dimiliki kurang berkompeten sehingga banyak masalah yang terjadi baik itu masalah manajemen maupu administratif sehingga saat pipres mendatang KPU harus lebih mempersiapkan yang lebih baik lagi. (Nunu)

Kinerja KPU belum maksimal

Palembang, Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Sumsel dinilai tidak berjalan dengan optimal karena banyak ditemukan masalah-masalah. Disana-sini banyak ditemukan mata pilih ganda maupun tidak terdaftar sebagi DPT, dan masalah pendistribusian lainnya.

Kamis 16/04 dikediamannya, Wakil Ketua DPD PDIP Fahlevi Maezano, mengatakan “Banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak optimalnya persiapan KPU pusat yang berimbas kepada KPU daerah, sehingga masalah masalah baik itu DPT seperti DPT ganda sampai tidak terdaftar sebagai DPT ,juga masalah pendistibusian logistic antara lain tertukarnya surat pemilih dari beberapa dapil di Sumsel dan beberapa masalah lain mengenai kelangkapan form C1 dan juga harus diparhatikan adalah kurangnya ruang yang diberikan kepada parpol dan masyarakat untuk melihat masalah yang terjadi”.

Pihaknya juga berharap pada pipres mendatang masalah-masalah yang terjadi pada saat pileg tidak terjadi pada saat pipres mendatang dan PDIP Sumsel siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk proaktif mendaftar sebagai pemilih. (Nunu)

KONFRENSI PERS DI HOTEL BOROBUDUR

Pada 16 April 2009 sekitar pukul 16.15 s/d 16.35 WIB, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta Pusat , berlangsung konferensi pers oleh ketua KPU pusat Abdul Hafiz Anshari

1. KPU pusat telah mengadakan rapat kerja dengan KPU Provinsi dan menyetujui
beberapa hasil antara lain :
KPU membuat 3 komisi yaitu :
a. Komisi A akan membahas DPT dan sosialisasi
b. Komisi B Logistik IT keuangan penghitungan suara
c. Komisi C Peraturan KPU

Dalam mempersiapkan Pilpres
a. KPU akan melakukan perbaikan DPT untuk pilpres hingga terakhir 10 Mei 2009,
pengumuman DPS tanggal 11-17 Mei dan selanjutnya penetapan DPT.
b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di daerah yang belum
terbentuk dipilih dari pihak yang independen diutamakan ketua/anggota KPPS
yang mendapatkan laporan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu
Legislatif.
c. PPDP akan mendata ke rumah-rumah dan dibantu oleh ketua RT/RW, dan diberikan
label untuk rumah yang sudah didata.
d. Menyisir dan memangkas daftar nama-nama yang tidak memenuhi syarat mengikuti
Pilpres
e. Akan dibuat posko pengaduan DPT Pemilu Legislatif ditangani mulai dari
Provinsi hingga ke TPS melalui email, membuka kotak suara, dan SMS center.
f. Perlu dilakukan pelacakan terhadap dugaan adanya manipulasi/kecurangan aparat/
oknum yang mendukung caleg/parpol tertentu. jika terbukti maka harus ditindak
tegas.
g. Basis pemutahiran data PPDP berbasis domisili yang artinya warga akan didata
berdasarkan domisili bukan alamat KTP, jadi masyarakat yang menempuh studi
maka akan didaftarkan di tempat studinya. Dengan syarat tidak akan memilih di
alamat KTP. Demikian pula untuk penghuni tahanan dan Rumah Sakit.
h. Pengawasan dan kontrol akan diperketat dalam setiap pergerakan/pergeseran
diberbagai tingkatan terutama soal data pemilih.
i. DPS akan ditempelkan di RT-RT sehingga masyarakat dapat melihat apakah namanya
sudah terdaftar, kepada masyarakat akan diberikan Bukti tanda terdaftar.
j. Menurut jadwal pendaftaran capres dimulai tanggal 10 s/d 17 Mei 2009.
(Koresponden Tia)

UNJUK RASA OLEH PK PKB

Jakarta, 15 April 2009 sekitar pukul 11.00 s.d 11.15 WIB, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat , berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pos Komunikasi Penyelamat Kehidupan Bangsa (PK PKB) sekitar 20 orang.
Dalam aksinya digelar spanduk dan poster bertuliskan antara lain :

"Kami rakyat pinggiran dan pedalaman dalam telanjang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah merdeka tanah, kebun dan lading kami ditelanjangi oleh penguasa untuk kepentingan pengusaha. Ekonomi kami telanjang, kami masih telanjang, Kami masih telanjang".

Mereka mengajukan syarat-syarat untuk calon Presiden RI : dalam 5 tahun dapat melaksanakan 5 tuntutan mereka yaitu :

a. Tahun pertama Presiden berkuasa telah terbentuk Undang-Undang Perlindungan
Hak-Hak Rakyat (Buruh, Petani dan Nelayan) agar rakyat tidak mudah digusur dan
Undang-Undang Pengawasan Penyimpangan Penyelenggaraan Negara, agar pelaku
penyimpangan penyelenggara Negara, dapat dijerat hukum.

b. Tahun ke-dua; segera selesaikan sengketa rakyat dengan Pemerintah hingga tuntas
tanpa pandang bulkdan berlaku surut, agar merdeka dari ketakutan.

c. Tahun Ke-tiga; tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia dengan didtem
Buruh tanpa kontrak, tanpa Out Sourcing dan memiliki jaminan masa depan yang
cerah.

d. Tahun ke-empat; Hentikan atau Stop Eksport TKI keluar negeri, karea telah
menghina bangsa Indonesia dimata dunia Internasional.

e. Tahun Ke-lima; Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan tanpa Gizi
Buruk dan tanpa Busa Piagam bahwa; “Indonesia Medeka dari ketergantungan Asing”

Mereka menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung capres yang mampu melaksanakan Program Penyelamatan Kehidupan Bangsa. Bila tidak ada yang mampu maka himbauan untuk Golput.(Tia)

PENGHITUNGAN SUARA DI PPK JAKARTA BARAT LAMBAN

Jakarta,Penghitungan suara oleh PPK Jakarta Barat berlangsung lamban. di beberapa kecamatan tanggal 11 April 2009 baru mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara. hasil pemungutan suara dari TPS langsung dikumpulkan ke kecamatan tanpa direkapitulasi di tingkat kelurahan. di kecamatan penghitungan dibacakan per TPS, untuk 3 TPS memakan waktu sekitar 2 jam. dapat dibayangkan dalam 1 kecamatan ada sekitar 200-700an TPS. maka penghitungan yang dilakukan dapat memakan waktu hingga 1 bulan. di beberapa Kecamatan contohnya Tambora, Jakarta Barat akhirnya merubah cara Rekapitulasi menjadi per kelurahan secara serentak yang dilakukan di kecamatan, diharapkan hasil rekapitulasi akan selesai tanggal 16 April 2009.(Tia)