Kinerja KPU belum maksimal

Palembang, Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Sumsel dinilai tidak berjalan dengan optimal karena banyak ditemukan masalah-masalah. Disana-sini banyak ditemukan mata pilih ganda maupun tidak terdaftar sebagi DPT, dan masalah pendistribusian lainnya.

Kamis 16/04 dikediamannya, Wakil Ketua DPD PDIP Fahlevi Maezano, mengatakan “Banyak masalah yang terjadi dikarenakan tidak optimalnya persiapan KPU pusat yang berimbas kepada KPU daerah, sehingga masalah masalah baik itu DPT seperti DPT ganda sampai tidak terdaftar sebagai DPT ,juga masalah pendistibusian logistic antara lain tertukarnya surat pemilih dari beberapa dapil di Sumsel dan beberapa masalah lain mengenai kelangkapan form C1 dan juga harus diparhatikan adalah kurangnya ruang yang diberikan kepada parpol dan masyarakat untuk melihat masalah yang terjadi”.

Pihaknya juga berharap pada pipres mendatang masalah-masalah yang terjadi pada saat pileg tidak terjadi pada saat pipres mendatang dan PDIP Sumsel siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk proaktif mendaftar sebagai pemilih. (Nunu)

KONFRENSI PERS DI HOTEL BOROBUDUR

Pada 16 April 2009 sekitar pukul 16.15 s/d 16.35 WIB, bertempat di Hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta Pusat , berlangsung konferensi pers oleh ketua KPU pusat Abdul Hafiz Anshari

1. KPU pusat telah mengadakan rapat kerja dengan KPU Provinsi dan menyetujui
beberapa hasil antara lain :
KPU membuat 3 komisi yaitu :
a. Komisi A akan membahas DPT dan sosialisasi
b. Komisi B Logistik IT keuangan penghitungan suara
c. Komisi C Peraturan KPU

Dalam mempersiapkan Pilpres
a. KPU akan melakukan perbaikan DPT untuk pilpres hingga terakhir 10 Mei 2009,
pengumuman DPS tanggal 11-17 Mei dan selanjutnya penetapan DPT.
b. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di daerah yang belum
terbentuk dipilih dari pihak yang independen diutamakan ketua/anggota KPPS
yang mendapatkan laporan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu
Legislatif.
c. PPDP akan mendata ke rumah-rumah dan dibantu oleh ketua RT/RW, dan diberikan
label untuk rumah yang sudah didata.
d. Menyisir dan memangkas daftar nama-nama yang tidak memenuhi syarat mengikuti
Pilpres
e. Akan dibuat posko pengaduan DPT Pemilu Legislatif ditangani mulai dari
Provinsi hingga ke TPS melalui email, membuka kotak suara, dan SMS center.
f. Perlu dilakukan pelacakan terhadap dugaan adanya manipulasi/kecurangan aparat/
oknum yang mendukung caleg/parpol tertentu. jika terbukti maka harus ditindak
tegas.
g. Basis pemutahiran data PPDP berbasis domisili yang artinya warga akan didata
berdasarkan domisili bukan alamat KTP, jadi masyarakat yang menempuh studi
maka akan didaftarkan di tempat studinya. Dengan syarat tidak akan memilih di
alamat KTP. Demikian pula untuk penghuni tahanan dan Rumah Sakit.
h. Pengawasan dan kontrol akan diperketat dalam setiap pergerakan/pergeseran
diberbagai tingkatan terutama soal data pemilih.
i. DPS akan ditempelkan di RT-RT sehingga masyarakat dapat melihat apakah namanya
sudah terdaftar, kepada masyarakat akan diberikan Bukti tanda terdaftar.
j. Menurut jadwal pendaftaran capres dimulai tanggal 10 s/d 17 Mei 2009.
(Koresponden Tia)

UNJUK RASA OLEH PK PKB

Jakarta, 15 April 2009 sekitar pukul 11.00 s.d 11.15 WIB, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat , berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pos Komunikasi Penyelamat Kehidupan Bangsa (PK PKB) sekitar 20 orang.
Dalam aksinya digelar spanduk dan poster bertuliskan antara lain :

"Kami rakyat pinggiran dan pedalaman dalam telanjang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah merdeka tanah, kebun dan lading kami ditelanjangi oleh penguasa untuk kepentingan pengusaha. Ekonomi kami telanjang, kami masih telanjang, Kami masih telanjang".

Mereka mengajukan syarat-syarat untuk calon Presiden RI : dalam 5 tahun dapat melaksanakan 5 tuntutan mereka yaitu :

a. Tahun pertama Presiden berkuasa telah terbentuk Undang-Undang Perlindungan
Hak-Hak Rakyat (Buruh, Petani dan Nelayan) agar rakyat tidak mudah digusur dan
Undang-Undang Pengawasan Penyimpangan Penyelenggaraan Negara, agar pelaku
penyimpangan penyelenggara Negara, dapat dijerat hukum.

b. Tahun ke-dua; segera selesaikan sengketa rakyat dengan Pemerintah hingga tuntas
tanpa pandang bulkdan berlaku surut, agar merdeka dari ketakutan.

c. Tahun Ke-tiga; tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia dengan didtem
Buruh tanpa kontrak, tanpa Out Sourcing dan memiliki jaminan masa depan yang
cerah.

d. Tahun ke-empat; Hentikan atau Stop Eksport TKI keluar negeri, karea telah
menghina bangsa Indonesia dimata dunia Internasional.

e. Tahun Ke-lima; Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan tanpa Gizi
Buruk dan tanpa Busa Piagam bahwa; “Indonesia Medeka dari ketergantungan Asing”

Mereka menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung capres yang mampu melaksanakan Program Penyelamatan Kehidupan Bangsa. Bila tidak ada yang mampu maka himbauan untuk Golput.(Tia)

PENGHITUNGAN SUARA DI PPK JAKARTA BARAT LAMBAN

Jakarta,Penghitungan suara oleh PPK Jakarta Barat berlangsung lamban. di beberapa kecamatan tanggal 11 April 2009 baru mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara. hasil pemungutan suara dari TPS langsung dikumpulkan ke kecamatan tanpa direkapitulasi di tingkat kelurahan. di kecamatan penghitungan dibacakan per TPS, untuk 3 TPS memakan waktu sekitar 2 jam. dapat dibayangkan dalam 1 kecamatan ada sekitar 200-700an TPS. maka penghitungan yang dilakukan dapat memakan waktu hingga 1 bulan. di beberapa Kecamatan contohnya Tambora, Jakarta Barat akhirnya merubah cara Rekapitulasi menjadi per kelurahan secara serentak yang dilakukan di kecamatan, diharapkan hasil rekapitulasi akan selesai tanggal 16 April 2009.(Tia)

Pantauan di beberapa TPS di Jakarta Barat banyak sisa kertas suara.

Banyaknya hak pilih yang tidak digunkan hampir mencapai 50 %. contohnya TPS 20, RT 005 RW 006 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Jumlah DPT 270 orang, jumlah warga yang ikut memilih 247 orang, dengan suara tidak sah 23 surat suara. TPS 051, Kelurahan Angke. Jumlah DPT 412 orang, Jumlah warga yang ikut memilih 246 orang, dengan suara yang tidak sah 9 surat suara. TPS 046, Kelurahan Angke, jumlah DPT 300 orang, jumlah warga yang ikut memilih 191 orang, dengan suara yang tidak sah 16 surat suara. dTPS 073, Kelurahan Kalideres, jumlah DPT 419 orang, jumlah warga yang ikut memilih 271 orang dengan suara tidak sah 20 surat suara. Dengan perolehan suara untuk DPD 34 surat suara tidak sah.

Hal senada tejadi di beberapa TPS di Depok. TPS 01 jumlah DPT 249 orang namun yang sampai Pemilu terselenggara 20 orang tidak mengambil formulir C4, masih ditambah dengan jumlah yang tidak hadir pada saat pemilu sebanyak 50 orang.

Kita berharap pemilu kali ini berjalan sukses.(Tia)

Semoga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Setidaknya itulah harapan warga masyarakat Sumatera Selatan. Mengingat ini adalah hajatan terbesar bangsa ini dalam kurun waktu lima tahun. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa Anggota KPU yang penulis di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu.
Seperti diungkapkan Drs. Ong Berlian, Anggota KPU Div Sosialisasi yang mengatakan bahwa, pada H-1 seluruh logistik pemilu sudah di sampaikan kepada TPS-TPS tujuan. Mulai dari kotak suara, surat suara hingga segel semua sudah 99% siap. Dengan jumlah DPT sebanyak 5.192.693 yang terdapat di seluruh Sumsel diharapkan para pemilih tersebut dapat melaksanakan dan memilih sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Beliau menambahkan rencananya pada hari pemilihan para anggota KPU akan di terjunkan langsung ke setiap Korwil untuk memantau jalannya pemilihan, "dan untuk memberikan dukungan motir pada petugas lapangan".
Dikesempatan lain Ir. Ruslan Ismail, MM, Ketua Panwas Provinsi Sumatera Selatan di kantornya menjelaskan mekanisme dan komposisi dari Panwas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mengatakan "sesuai Undang-undang no 22 tahn 2007 anggota panwas adalah terdiri dari Pers, Masyarakat, Akademisi (Pendidik) dan tenaga Ahli (Bidang Profesi)". Sehingga dengan begitu diharapkan pemilu dapat diawasi dengan pengawasan yang proporsional yang independensi panwas dapat terjaga.
Yang pasti harapan seluruh masyarakat Indonesia adalah hajat lima tahunan yang di gelar bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-peminpin yang bisa "diandalkan" oleh masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amat Pancasila dan Undand-Undang Dasar 1945...AMIN... (sujana)