UNJUK RASA OLEH PK PKB

Jakarta, 15 April 2009 sekitar pukul 11.00 s.d 11.15 WIB, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jl. Imam Bonjol Jakarta Pusat , berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Pos Komunikasi Penyelamat Kehidupan Bangsa (PK PKB) sekitar 20 orang.
Dalam aksinya digelar spanduk dan poster bertuliskan antara lain :

"Kami rakyat pinggiran dan pedalaman dalam telanjang berjuang merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah merdeka tanah, kebun dan lading kami ditelanjangi oleh penguasa untuk kepentingan pengusaha. Ekonomi kami telanjang, kami masih telanjang, Kami masih telanjang".

Mereka mengajukan syarat-syarat untuk calon Presiden RI : dalam 5 tahun dapat melaksanakan 5 tuntutan mereka yaitu :

a. Tahun pertama Presiden berkuasa telah terbentuk Undang-Undang Perlindungan
Hak-Hak Rakyat (Buruh, Petani dan Nelayan) agar rakyat tidak mudah digusur dan
Undang-Undang Pengawasan Penyimpangan Penyelenggaraan Negara, agar pelaku
penyimpangan penyelenggara Negara, dapat dijerat hukum.

b. Tahun ke-dua; segera selesaikan sengketa rakyat dengan Pemerintah hingga tuntas
tanpa pandang bulkdan berlaku surut, agar merdeka dari ketakutan.

c. Tahun Ke-tiga; tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia dengan didtem
Buruh tanpa kontrak, tanpa Out Sourcing dan memiliki jaminan masa depan yang
cerah.

d. Tahun ke-empat; Hentikan atau Stop Eksport TKI keluar negeri, karea telah
menghina bangsa Indonesia dimata dunia Internasional.

e. Tahun Ke-lima; Bangsa Indonesia terbebas dari belenggu kemiskinan tanpa Gizi
Buruk dan tanpa Busa Piagam bahwa; “Indonesia Medeka dari ketergantungan Asing”

Mereka menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung capres yang mampu melaksanakan Program Penyelamatan Kehidupan Bangsa. Bila tidak ada yang mampu maka himbauan untuk Golput.(Tia)

PENGHITUNGAN SUARA DI PPK JAKARTA BARAT LAMBAN

Jakarta,Penghitungan suara oleh PPK Jakarta Barat berlangsung lamban. di beberapa kecamatan tanggal 11 April 2009 baru mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara. hasil pemungutan suara dari TPS langsung dikumpulkan ke kecamatan tanpa direkapitulasi di tingkat kelurahan. di kecamatan penghitungan dibacakan per TPS, untuk 3 TPS memakan waktu sekitar 2 jam. dapat dibayangkan dalam 1 kecamatan ada sekitar 200-700an TPS. maka penghitungan yang dilakukan dapat memakan waktu hingga 1 bulan. di beberapa Kecamatan contohnya Tambora, Jakarta Barat akhirnya merubah cara Rekapitulasi menjadi per kelurahan secara serentak yang dilakukan di kecamatan, diharapkan hasil rekapitulasi akan selesai tanggal 16 April 2009.(Tia)

Pantauan di beberapa TPS di Jakarta Barat banyak sisa kertas suara.

Banyaknya hak pilih yang tidak digunkan hampir mencapai 50 %. contohnya TPS 20, RT 005 RW 006 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat. Jumlah DPT 270 orang, jumlah warga yang ikut memilih 247 orang, dengan suara tidak sah 23 surat suara. TPS 051, Kelurahan Angke. Jumlah DPT 412 orang, Jumlah warga yang ikut memilih 246 orang, dengan suara yang tidak sah 9 surat suara. TPS 046, Kelurahan Angke, jumlah DPT 300 orang, jumlah warga yang ikut memilih 191 orang, dengan suara yang tidak sah 16 surat suara. dTPS 073, Kelurahan Kalideres, jumlah DPT 419 orang, jumlah warga yang ikut memilih 271 orang dengan suara tidak sah 20 surat suara. Dengan perolehan suara untuk DPD 34 surat suara tidak sah.

Hal senada tejadi di beberapa TPS di Depok. TPS 01 jumlah DPT 249 orang namun yang sampai Pemilu terselenggara 20 orang tidak mengambil formulir C4, masih ditambah dengan jumlah yang tidak hadir pada saat pemilu sebanyak 50 orang.

Kita berharap pemilu kali ini berjalan sukses.(Tia)

Semoga pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Setidaknya itulah harapan warga masyarakat Sumatera Selatan. Mengingat ini adalah hajatan terbesar bangsa ini dalam kurun waktu lima tahun. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa Anggota KPU yang penulis di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu.
Seperti diungkapkan Drs. Ong Berlian, Anggota KPU Div Sosialisasi yang mengatakan bahwa, pada H-1 seluruh logistik pemilu sudah di sampaikan kepada TPS-TPS tujuan. Mulai dari kotak suara, surat suara hingga segel semua sudah 99% siap. Dengan jumlah DPT sebanyak 5.192.693 yang terdapat di seluruh Sumsel diharapkan para pemilih tersebut dapat melaksanakan dan memilih sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Beliau menambahkan rencananya pada hari pemilihan para anggota KPU akan di terjunkan langsung ke setiap Korwil untuk memantau jalannya pemilihan, "dan untuk memberikan dukungan motir pada petugas lapangan".
Dikesempatan lain Ir. Ruslan Ismail, MM, Ketua Panwas Provinsi Sumatera Selatan di kantornya menjelaskan mekanisme dan komposisi dari Panwas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mengatakan "sesuai Undang-undang no 22 tahn 2007 anggota panwas adalah terdiri dari Pers, Masyarakat, Akademisi (Pendidik) dan tenaga Ahli (Bidang Profesi)". Sehingga dengan begitu diharapkan pemilu dapat diawasi dengan pengawasan yang proporsional yang independensi panwas dapat terjaga.
Yang pasti harapan seluruh masyarakat Indonesia adalah hajat lima tahunan yang di gelar bangsa ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-peminpin yang bisa "diandalkan" oleh masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai amat Pancasila dan Undand-Undang Dasar 1945...AMIN... (sujana)

MUSYAWARAH DALAM MEMPERSIAPKAN PEMILU 9 APRIL 2009 DI JAKARTA BARAT

Jakarta, dalam rapat kerja Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kota Administrasi Jakarta Barat (6/4/2009) di Twin Plaza Hotel Jl. S. Parman No. 93-94, Jakarta Barat yang dihadiri oleh sekitar 60 orang dari 56 kelurahan wilayah Jakarta Barat, H. Burhanudin sebagai Wakil Wali Kota Jakarta barat mengingatkan kepada petugas PPL mengenai tugas pokoknya yaitu tentang sosialisasi pemilu, pengawasan terhadap jalannya distribusi logistik pemilu.
Pada waktu yang sama Sukardi (Kasat Intel Jakarta Barat) mengatakan pihak kepolisian beserta jajaran lain akan turut serta dalam mengawasi jalannya pemilu secara terbuka dan tertutup dengan jumlah sekitar 1.400 personil dan menghimbau agar PPL mengenali lapangan atau wilayahnya serta harus adanya persepsi antar Panwaslu.
Kendala yang dihadapi oleh PPL adalah kurangnya anggaran untuk mendukung dana operasi demi meningkatkan kinerja Panwaslu, sulitnya berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan dalam mensosialisasikan tata cara Pemilu kepada masyarakat, serta masih adanya warga yang namanya terdaftar di DPS tetapi tidak ada di DPT.

MASIH ADA DAERAH YANG BELUM TERIMA LOGISTIK PEMILU

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengkhawatirkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait masalah pendistribusian logistic pemilu yang menurut Bawaslu masih ada beberapa daerah yang belum menerimanya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Nurhidayat Sardini dalam acara Sosialisasi Bawaslu bertema "Pengawasan Logistik Pemilu Legislatif thn 2009 bagi media massa" di Hotel Millenium Sirih Jakarta, Jumat 27 Maret 2009.

“Kami secara pribadi sangat kawatir tentang distribusi logistik Pemilu ini, mengingat ada beberapa wilayah kab/kota yang sampai sekarang ini belum menerima logistik Pemilu,”keluh Hidayat.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan Bawasly membagi kondisi tahapan pemilu dalam beberapa tahapan yaitu tahap pra gawat sekitar tanggal 24-28 Maret, tahap gawat sekitar tanggal 29-31 Maret, tahap genting sekitar 1-4 April) dan tahap kritis sekitar 4-9 April.

“Sekarang ini sudah memasuki kategori Pra Gawat artinya walaupun distribusi logistik sudah 80 % namun sebarannya hanya terkonsentrasi dibeberapa tempat saja,belum menjangkau wilayah lain terutama dengan akses infrastruktur terbatas,”terangnya.

Untuk itu, dirinya meminta KPU untuk melakukan berbagai cara agar penyelenggaraan pemilu bisa tepat waktu. “Titik rawannya adalah soal jumlah dan jenis logistik yang tidak sesuai kebutuhan, logistik yang tidak tersedia di KPPS pada hari H, serta surat suara yang tertukar dengan daerah lain,”tukas Hidayat. (Gahar).

USUL PENUNDAAN PEMILU DITENTANG

Jakarta - Imparsial dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak usulan berbagai pihak agar pelaksanaan pemilu ditunda. Penundaan pemilu akan mengancam kehidupan demokrasi bangsa dan inkonstitusional.

Demikian dikatakan Direktur Manajerial Imparsial, Rusdi Marpaung dalam jumpa pers tentang "Upaya mendukung Pemilu Demokratis, Aman, dan Menghormati HAM" di kantor Imparsial jalan Diponegoro Jakarta, Jumat 27 Maret 2009

“Kami menegaskan bahwa penundaan apalagi penggagalan pemilu harus dicegah, dihindari dan ditolak. Hal ini akan mengancam proses demokratisasi serta merupakan bentuk tindakan yang inskontitusional,”tegas Rusdi.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada para pihak penyelenggara pemilu untuk sungguh-sungguh memperbaiki semua kelemahn yang ada.”Kami prihatin atas berbagai upaya untuk menciptakan kesan bahwa pemilu 2009 dalam kondisi kurang persiapan, tidak aman sehingga perlu ditunda,”jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Program Coordinator for Interactive Media Praxis Association, Andi K Yuwono mendesak aparat kepolisian untuk serius menjalankan fungsinya dalam pengamanan pemilu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu.

“Kami juga berharap bahwa para kontestan Pemilu tidak melakukan tindakan yang menodai proses dan hasil pemilu. Mari kita bersama-sama memantau dan melaporkan bentuk pelanggaran dalam proses pemilu ini,”ajaknya. (Gahar)